PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pemeriksaan dari Disnaker memang membingungkan jika kita tidak siap. sebagai HRD, tentunya kita harus menyiapkan data – data yang diperlukan agar pengawasan dan kunjungan tersebut lancar. adapun data – data yang perlu disiapkan sebagai berikut :

  1. Wajib lapor Ketenagakerjaan, berdasarkan Undang-undang No.7 1981 pasal 6 ayat (1), (2)
  2. Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama, berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal 108 dan pasal 116
  3. Perjanjian kerja karyawan, berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal 56
  4. Bukti kepesertaan program Jamsostek, berdasarkan Undang-undang No.3 Tahun 1992 pasal 4 ayat (1) jo Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 pasal 2 ayat (3)
  5. Bukti pembayaran Iuran program Jamsostek bulan terakhir, berdasarkan Undang-undang No.3 Tahun 1992 pasal 22 ayat (1) jo Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 pasal 10 ayat (1)
  6. Daftar upah karyawan, berdasarkan Peraturan Menteri No. PER 06/MEN/1990 dan bukti pembayaran upah kerja lembur karyawan
  7. Bukti Akte Pengawasan Ketenagakerjaan, berdasarkan Peraturan Menteri No. PER. 03/MEN/1984
  8. Kontrak Kerja Tenaga Kerja Asing, Fotocopy Pasport
  9. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pasal 43

10.  Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pasal 42 dan Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing

11.  Surat Keputusan Penunjukan Tenaga Kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan, dan bukti pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia sebagai pendamping, berdasarkan Undang-undang Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pasal 45 ayat (1) Sub a dan b

12.  Pengesahan Penggunaan Instalasi Listrik, berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 jo Kep. Men. No. 75/MEN/2002

13.  Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir, berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 jo Per. Men. No. PER. 02/MEN/1989 pasal 57

14.  Pengesahan pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut, berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 jo Per. Men. No. PER. 05/MEN/1985 pasal 135

15.  Pengesahan Pemakaian Motor Diesel, berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 jo Per. Men. No. PER. 04/MEN/1985 pasal 139

16.  Pengesahan Pemakaian Bejana Bertekanan, berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 pasal 3 ayat (1) Sub c jo Per. Men. No. PER. 01/MEN/1982 pasal 41 ayat (1)

17.  Izin Pemakaian Pesawat Lift, berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 pasal 3 ayat (1) Sub n jo Per. Men. No. PER. 03/MEN/1999 pasal 25 ayat (1)

18.  Izin Pemakaian Pesawat Uap, berdasarkan Undang-undang Uap Tahun 1930 jo Peraturan Uap Tahun 1930

19.  Struktur Organisasi Perusahaan

20.  Wajib Lapor Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja. Perda Nomor 7 Tahun 1989.

21.  Kontrak Kerja / PKWT.

salam hangat.

About these ads

Tentang amir.hamzah

seorang suami yang mencintai anak dan istrinya.
Tulisan ini dipublikasikan di HRD dan tag , , , , . Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s